sewa ambulance

Latest News

7 Kartel Tiket Terbukti Maskapai, Kementerian Perhubungan: Tarif Dievaluasi

Jakarta, IDN Times – Kementerian Perhubungan menghormati keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan vonis bersalah pada tujuh maskapai penerbangan nasional dalam hal kartel tiket pesawat. Tujuh maskapai itu meliputi PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka memutuskan untuk melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini terkait dengan harga layanan transportasi udara komersial terjadwal untuk penumpang kelas ekonomi domestik.

"Mengenai keputusan KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan, kami sangat terbuka untuk semua masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk KPPU. Ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan bisnis di industri ini dan efisiensi nasional, "kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/6).

1. Kementerian Perhubungan telah mengevaluasi kebijakan mengenai tarif tiket

7 Kartel Tiket Terbukti Maskapai, Kementerian Perhubungan: Tarif Dievaluasi

Sepanjang 2019, menurutnya, Kementerian Perhubungan telah mengevaluasi kebijakan terkait tarif batas atas (TBA) yang sebelumnya adalah PM 14/2016 hingga PM 20/2019 dan KM 106/2019. Penerapan TBA dilakukan dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri penerbangan.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kata Adita, pemangku kepentingan Maskapai penerbangan menunjukkan dukungan luar biasa untuk melayani kebutuhan transportasi udara. Meskipun penerbangan dilakukan dengan keharusan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak yang mempengaruhi hunian, layanan penerbangan masih dilakukan pada tingkat yang sama seperti sebelumnya.

"Kami menghargai langkah ini, karena kami tahu pemangku kepentingan Penerbangan adalah salah satu sektor yang sangat terpengaruh selama pandemi ini, "jelasnya.

2. Garuda Indonesia menghormati proses hukum KPPU

7 Kartel Tiket Terbukti Maskapai, Kementerian Perhubungan: Tarif Dievaluasi

Direktur Pelaksana Garuda Indonesia, Irfan Sebuahutra, mengatakan bahwa dia sepenuhnya menghormati proses hukum yang telah berlangsung sampai sekarang. "Kita perlu menyampaikan bahwa keputusan KPPU adalah tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap sejumlah maskapai nasional, termasuk Garuda Indonesia Group pada 2019," kata Irfan.

Irfan menyadari bahwa iklim bisnis yang sehat adalah fondasi penting bagi ekosistem industri penerbangan sehingga dapat terus kompetitif. Karenanya, saat ini, Garuda Indonesia Group yakin akan memperkuat komitmennya dalam menjalankan tata kelola bisnis perusahaan di tengah tantangan industri penerbangan yang semakin dinamis. Dia terus memprioritaskan prinsip kepatuhan dengan kebijakan yang berlaku.

"Garuda Indonesia Group juga akan fokus pada pencapaian kinerja bisnis yang optimal sejalan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan ketentuan persaingan bisnis yang adil," katanya.

3. Lion Air mengklaim menjual harga tiket sesuai dengan aturan yang berlaku

7 Kartel Tiket Terbukti Maskapai, Kementerian Perhubungan: Tarif Dievaluasi

Sementara itu, Lion Air Group menyatakan bahwa mereka terus menjual harga tiket pesawat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019., Lion Air Group tidak pernah bekerja sama dan ditentukan dengan pihak lain di luar perusahaan.

Menurutnya, Lion Air Group menerapkan harga jual tiket pesawat penumpang antara batas atas dan tarif batas bawah sesuai dengan ketentuan koridor, dan berlaku untuk rute domestik lainnya. "Formulasi perhitungan yang digunakan adalah wajar dan sesuai dengan keterjangkauan calon penumpang untuk membayar berdasarkan kategori layanan maskapai," kata Danang.

"Untuk harga jual tiket pesawat saat ini adalah implementasi menggabungkan beberapa komponen menjadi satu unit harga jual tiket pesawat," tambahnya.

Komponen harga jual tiket pesawat satu arah (satu arah) untuk penerbangan langsung (nonstop) terdiri dari beberapa hal. Pertama, tarif transportasi udara yang melibatkan fluktuasi di koridor batas atas dan bawah. Kedua, pajak dari pemerintah sebesar 10 persen dari tarif angkutan udara.

Selain itu, ada juga kontribusi asuransi wajib yaitu Layanan Wajib Raharja (IWJR), biaya layanan penumpang (PSC) atau pajak bandara jumlahnya bervariasi sesuai dengan standar bandara di setiap kota, dan biaya tambahan atau tambahan jika tersedia (biaya tambahan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top