sewa ambulance

Latest News

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Jakarta, IDN Times – Undang-undang Omnibus tentang Undang-Undang Hak Cipta Ketenagakerjaan disorot oleh sejumlah pihak karena dianggap mengandung sejumlah kontroversi. Istilah Hukum Omnibus pertama kali diciptakan oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo selama pidato pelantikan presiden dan wakil presiden di Senayan pada tanggal 20 Oktober 2019.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengeluarkan UU Hak Cipta Ketenagakerjaan dan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait dalam satu undang-undang, alias UU Omnibus. Mantan Gubernur DKI Jakarta saat itu mengatakan UU Omnibus akan menyederhanakan aturan atau regulasi yang rumit sehingga akan menghambat investasi. Namun, RUU Omnibus meraup polemik, apa kontroversialnya?

1. Menteri Dalam Negeri dapat memecat kepala daerah

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas teguran dan pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri tercantum dalam Pasal 520. Dalam ayat 1 pasal itu, kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang untuk memberhentikan selama tiga bulan kepala daerah yang tidak mengindahkan peringatan tertulis. Kemudian pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri diberi kekuasaan penuh untuk memberhentikan kepala daerah yang masih tidak patuh.

Sementara itu, Mendari Tito Karnavian memastikan bahwa tidak ada pasal seperti itu dalam rancangan undang-undang omnibus. Jika artikelnya benar, Tito akan mengambilnya dari rancangan undang-undang omnibus.

"PertamaSaya ingin koreksi dalam RUU Omnibus tentang hak cipta untuk pekerjaan, saya telah memeriksa bahwa tidak ada artikel tentang pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Kalaupun ada, kami tidak akan … Saya sebagai Menteri Dalam Negeri meminta agar mereka dijatuhkan, "kata Tito di Kompleks Parlemen Indonesia, Selasa (22/1).

Tito berpendapat bahwa pemecatan gubernur atau kepala daerah telah dibahas dalam UU 23 tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Dalam undang-undang, proses pemberhentian kepala daerah diatur.

"Kenapa? Karena sudah ada undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah, baca pasal 67, 68, 69, 76, hingga 89. Berisi informasi bahwa kepala daerah diberhentikan oleh Presiden, satu ketika kamu mati, dua jika dalam kasus pengunduran diri, yaitu ketiga diberhentikan, "kata Tito.

"Salah satu alasan pemberhentian adalah karena tidak melaksanakan program strategis nasional, yang kedua adalah misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau tidak berturut-turut akumulatif selama 1 bulan, peringatan pertama, peringatan kedua, bisa jadi diberhentikan sementara selama tiga bulan, "lanjutnya.

2. Uang pesangon akan dihapus

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Dalam draft Omnibus Law Cipta Karya Kerja, ada 11 cluster, antara lain; penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, pekerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan melakukan bisnis, dukungan penelitian & inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pembebasan lahan, investasi dan proyek-proyek pemerintah dan zona ekonomi.

Salah satu yang juga menjadi sorotan publik adalah terkait rumor tentang Hukum Omnibus Cluster Ketenagakerjaan Hak Cipta Ketenagakerjaan khusus terkait dengan penghapusan pesangon.

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, menyangkal pemerintah akan menghapuskan pesangon dalam UU Omnibus. Menurutnya, isi UU Omnibus akan disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tidak, pesangon tidak tepat," kata Ida di Jakarta, Selasa (14/1).

Sementara itu, dalam draf yang terkait dengan rancangan gugus ketenagakerjaan Hukum Omnibus tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dituliskan jika karyawan yang diberhentikan masih menerima kompensasi PHK.

Isi lengkap aturan-aturan berikut ini:

Kebijakan Utama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK):

– Terus memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK
– Pekerja yang terkena PHK masih menerima kompensasi PHK.
Penjelasan:

Sebuah. Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja yang diberhentikan.
b. JKP memberikan manfaat dalam bentuk: 1) Manfaat Tunai, 2) Pelatihan Kejuruan, 3) Akses Penempatan Kerja.
c. Menambahkan tunjangan JKP tidak menambah beban kontribusi bagi pekerja dan perusahaan.
d. Pekerja yang mendapat JKP, masih akan mendapatkan jaminan sosial lainnya dalam bentuk: 1) Asuransi Kecelakaan Kerja (JKK), 2) Asuransi Hari Tua (JHT), 3) Asuransi Pensiun (JP), 4) Asuransi Jiwa (JKm).
e. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak, perawatan diberikan dalam bentuk kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja.

3. Skema upah tenaga kerja diubah menjadi setiap jam

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Undang-undang Omnibus juga mengubah aturan skema upah per bulan menjadi setiap jam, menciptakan konflik konstitusional. Baik UUD 1945 maupun UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal upah.

Perubahan skema upah per jam, menurut banyak pengamat, akan membuat keberadaan UMP terkikis dan perlahan-lahan akan menghilang. Dikhawatirkan perusahaan akan berperilaku sewenang-wenang atas upah yang diberikan kepada pekerja. Maka itu akan berdampak pada orang miskin.

Jaminan sosial yang dibebankan pada keberadaan standar UMP, tentu akan dihapuskan. Ini terjadi karena pengusaha merasa mereka tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk membayar jaminan sosial lagi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skema gaji per jam tidak berlaku untuk semua pekerja dan aparatur negara. Skema ini ditujukan untuk sektor jasa seperti konsultan dan pekerja paruh waktu.

"Jika pekerja pabrik menyimpan gaji bulanan," kata Menteri Koordinator Airlangga di Jakarta Pusat, Jumat (27/12/19).

Menteri Koordinator Airlangga menjelaskan, pekerja yang telah menerima gaji bulanan tidak akan terpengaruh oleh wacana ini. Mereka masih akan dibayar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.

4. Hapus upah minimum

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada enam alasan mengapa pekerja atau pekerja menolak Omnibus Hak Cipta Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya menolak menghapuskan sistem upah minimum.

"Undang-undang Omnibus menyarankan bahwa itu akan menghapuskan sistem upah minimum," katanya saat rapat umum di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin (21/1).

Dia mengatakan penerapan upah per jam akan menghasilkan upah minimum yang menurun atau bahkan hilang. "Tentunya itu akan merugikan pekerja dan pekerja di negara ini," katanya.

5. Pemerintah terus mencari titik seimbang Omnibus Law, hak cipta

Artikel Kontroversial dalam Undang-Undang Omnibus Sangat Penting untuk Umum

Pemerintah terus mencari titik seimbang antara kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha dalam hukum omnibus ketenagakerjaan.

"Mencari titik keseimbangan ini melalui upaya bersama, tidak mungkin satu partai, tetapi kedua belah pihak memiliki semangat yang sama," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko seperti dikutip oleh kantor berita. Antara, pada hari Sabtu (25/1).

Menurut Moeldoko, undang-undang omnibus diajukan ke Parlemen Indonesia dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan menyusun pajak. Hukum omnibus juga diharapkan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pekerja.

Moeldoko menilai substansi hukum omnibus perlu diketahui secara mendalam oleh para pekerja. Dia menjelaskan bahwa memahami substansi perlu dilakukan dengan duduk bersama menjelaskan arah hukum omnibus.

"Justru zat yang beredar itu tidak benar. Cuti hamil dikatakan sudah dihapus, padahal Pak Airlangga mengatakan tidak. Maka yang lebih penting akan ada pertemuan yang bisa menampung semua pihak, yang bisa mendengarkan. Zat jadi karena tidak bingung, "kata Moeldoko.

Dia telah mengadakan diskusi dengan beberapa serikat pekerja yang menyatakan ketidakpuasan dengan proses penciptaan hukum omnibus dalam hukum ketenagakerjaan. Moeldoko menambahkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan instruksi untuk penyusunan undang-undang omnibus untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top