sewa ambulance

Latest News

IDI: COVID-19 Puncak di Depok Terjadi pada bulan Juni, Pemerintah Kota Diblokir oleh Sarana

Depok, IDN Times – Fase puncak pandemi virus korona di kota Depok diperkirakan akan terjadi pada awal Juni atau setelah akhir fase III dari periode PSBB (Skala Besar Keterbatasan Sosial).

Prediksi yang diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 dari Perhimpunan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Alif Noeriyanto Rahman, salah satu tolok ukur mengacu pada tren kasus positif yang terus tumbuh selama dua implementasi PSBB sebelumnya.

Data menunjukkan bahwa ada 117 kasus tambahan kasus di PSBB. Kemudian jumlahnya naik menjadi 121 orang ketika fase II PSBB selesai. Tren peningkatan jumlah kasus diperkirakan akan berlanjut ketika fase III PSBB selesai. Meskipun fase puncak dari masa inap diperkirakan akan terjadi pada awal Juni, kemungkinan prediksi dapat dilewatkan terbuka lebar, jika Pemerintah Kota Depok melewatkan intervensi medis dan non-medis.

1. Pemerintah Kota Depok harus melakukan tes usap massal

IDI: COVID-19 Puncak di Depok Terjadi pada bulan Juni, Pemerintah Kota Diblokir oleh Sarana

Alif mengatakan, akhir pandemi COVID-19 dimulai dengan fase puncak. Di situlah kasus positif melonjak tinggi pada satu waktu secara konsisten atau jumlah kasus tidak bergerak fluktuatif.

Agar Depok mencapai fase itu, ia percaya pemerintah harus berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan semua fasilitas dan infrastruktur untuk penyaringan massa. Uji mengepel berdasarkan Reaksi Rantai Polimerase (PCR) dalam jumlah besar dari sebelum mutlak harus dilakukan sebelum selesainya fase III PSBB pada 26 Mei.

Penyaringan massal dengan tes mengepel itu, jelas Alif, idealnya menargetkan hingga 10 persen dari total populasi. Berarti, sekitar 230 ribu jiwa dari total populasi 2,3 juta lebih harus menjalani tes mengepel Mei ini.

"Coba dari 2,3 juta orang, itu 10 persen dari kita tes usap menggunakan bantuan dari jaringan desa peringatan virus corona. Setelah itu penyaringan Massa, kemungkinan kita akan menemukan angka positif sekitar 4-5 persen. Itu artinya bagus, jadi kita bisa segera melakukannya melacak, "Kata Alif saat dihubungi IDN Times, Sabtu (16/5).

Ketika ada lonjakan dalam tes atau tes mengepel, maka lonjakan positif dalam kasus akan secara otomatis terjadi. Pada saat itu, intervensi medis berikutnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Depok dapat melakukannya melacak sepenuhnya, kemudian diikuti oleh langkah-langkah untuk mengisolasi pasien.

"Jangan khawatir tentang peningkatan kasus. Karena jika kita cepat dalam ujian, melacak, Dan isolasi cepat dan tepat, yah kita akan menyelesaikan masalah COVID ini dengan baik, "katanya.

"Harapannya adalah ketika mencapai puncak kasus, kita akan menjadi daerah pertama yang menyelesaikan wabah COVID," tambahnya.

Dalam pandangannya, saat itu pemerintah sudah bisa menyediakan pusat ujian ujian mengepel dan lakukan penyaringan dalam jumlah besar, dampak kurva case akan miring. Termasuk risiko penularan dari orang tanpa gejala (OTG) dapat ditekan sepenuhnya.

2. Dibatasi oleh jumlah mesin PCR dan krisis VTM

IDI: COVID-19 Puncak di Depok Terjadi pada bulan Juni, Pemerintah Kota Diblokir oleh Sarana

Namun, intervensi medis yang diharapkan dapat menyebabkan masalah ini belum melengkapi Pemerintah Kota Depok dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penyaringan massal dengan tes mengepel.

Masalah pertama muncul dari kurangnya alat PCR yang tersedia. Dari 3 rumah sakit rujukan utama yang ditunjuk oleh pemerintah, hanya satu yang siap untuk menjalani pemeriksaan COVID-19, yaitu di rumah sakit Universitas Indonesia (RSUI). Jumlah sampel yang dapat diuji masih terbatas, sekitar 140 sampel per hari.

Sementara Rumah Sakit Depok belum bisa melayani ujian ujian penuh mengepel, karena mereka harus berbagi jatah dengan tes sampel penyakit TB. Sementara Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, yang memiliki dua alat PCR, belum dapat melakukan pengujian sampel massal, mengikuti hambatan yang dihambat oleh legalitas. Karena itu, PCR hanya dapat digunakan untuk pemeriksaan pasien yang dirawat di rumah sakit.

"Rumah Sakit Brimob memerlukan izin resmi dari Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tes sampel di luar nomor internal (pasien di rumah sakit)," kata Wakil Direktur Rumah Sakit Brimob Kompol Arinando.

Data dari IDI Depok menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok hanya dapat melakukan tes mengepel 1.365 sampel. Jumlahnya di luar tes mengepel yang dipegang secara independen oleh warga.

Kemudian, Pemerintah Kota Depok menyadari kurangnya peralatan pengujian sehingga baru-baru ini menambah 2 perangkat PCR, yang segera menjadi operasional di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Dengan begitu, Depok sebenarnya memiliki 5 perangkat PCR yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan rujukan pemerintah. Namun, hanya 100 persen yang siap melayani tes mengepel id secara massal hanya berpusat pada RSUI.

Misalkan kelima perangkat PCR dapat beroperasi dalam layanan penyaringan Secara massal, tetapi kata Alif, masalahnya belum tiba-tiba terselesaikan. Sebab, Depok juga sedang dalam krisis oleh VTM atau Viral Transport Medium, yang merupakan media untuk membawa spesimen sampel lendir hidung dan tenggorokan pasien yang telah lulus tes. mengepel.

"Dari 9 rumah sakit rujukan yang menangani pasien COVID-19, hanya 3 rumah sakit yang memiliki VTM yang cukup. Terutama di rumah sakit swasta, ada yang hanya memiliki 2 dan 5, dan beberapa bahkan tidak ada. Di rumah sakit rujukan yang tidak memiliki PCR alat, itu adalah krisis VTM, "kata Alif.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Depok untuk segera menambah jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya sebagai pengambil mengepel, jika semua perangkat PCR dapat berfungsi untuk melayani sejumlah besar tes sampel.

3. Jangan biarkan COVID-19 menjadi wabah musiman

IDI: COVID-19 Puncak di Depok Terjadi pada bulan Juni, Pemerintah Kota Diblokir oleh Sarana

Kemudian untuk urusan intervensi non-medis, Pemerintah Kota Depok didesak untuk menekan pergerakan warga selama fase III PSBB ini. Alif mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Kota dalam merobohkan warga di titik-titik keramaian belum efektif. Apalagi selama bulan Ramadhan saat ini, di mana pasar tumpah menjajakan menu puasa takjil.

"Harus ada penataan sehingga perilaku jarak antar warga saat perilaku pembelian berjalan. Karena kita tidak bisa tiba-tiba bubar," katanya.

Juga untuk urusan membatasi moda transportasi. Ia menilai pemerintah daerah lemah dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat, seperti ketegasan dalam membatasi KRL. Dia kemudian memperingatkan terhadap skenario kasus terburuk, jika tidak ada ketegasan pemerintah dalam hal intervensi medis dan non-medis.

"Jangan biarkan COVID-19 tidak selesai, karena nanti bisa terjadi seperti DBD. DBD belum selesai, ada musim. Jika kita tidak ketat, virus ini juga akan mengalami musim," kata Alif.

Total distribusi kasus positif di Depok saja mencapai 395 orang dan 21 di antaranya meninggal setiap hari Sabtu. Jumlah itu menjadikan Depok sebagai wilayah kedua dengan kasus positif tertinggi di wilayah Jabodetabek, setelah Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top