sewa ambulance

Latest News

Penangkapan KPK Terhadap Pejabat Ex-Muara Enim Membawa Tanda Tanya

Jakarta, IDN Times – Untuk waktu yang lama tidak ada berita tentang penindasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiba-tiba komisi anti-komisi melakukan penangkapan di Muara Enim, Palembang, Sumatra Selatan. Targetnya adalah mantan kepala Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim, Ramlan Suryadi. Namun, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen (Pol) Firli Bahuri masih ada satu orang lagi yang ditangkap, yaitu inisial AHB.

Belum diketahui mengapa Ramlan Suryadi dan AHB ditangkap oleh penyelidik komisi lintas agama. Namun, Firli memastikan keduanya bernama tersangka. Dia juga mengatakan dua orang yang ditangkap itu adalah hasil pengembangan investigasi tersangka dalam kasus Distrik Muara Enim.

"Penangkapan dua tersangka adalah hasil pengembangan investigasi kasus korupsi Kabupaten Muara Enim," kata Firli melalui pesan singkat, Minggu malam (26/4).

Penangkapan itu sendiri juga dilakukan Minggu lalu. Ramlan diketahui telah ditangkap di kediamannya di Kompleks Perumahan Citra Grand City, Distrik Alang-Alang Lebar, Palembang. Lalu mengapa Ramlan ditangkap oleh KPK? Nama Firli juga disebutkan diberi sejumlah uang oleh Kepala Divisi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Kantor Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muchtar. Total uang yang diserahkan mencapai US $ 35 ribu atau setara dengan Rp500 juta.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa rumah sakit dan AHB ditangkap di rumah masing-masing dan berstatus sebagai tersangka.

Penangkapan KPK Terhadap Pejabat Ex-Muara Enim Membawa Tanda Tanya

Menurut Firli, penangkapan terjadi pada Minggu (26/4) sekitar pukul 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah masing-masing di Palembang. Penangkapan ini menimbulkan tanda tanya, karena komisi antaragama tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa kedua orang itu telah diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi. Selain itu, alasan penangkapan juga tidak diketahui secara jelas.

Sesuai dengan KUHAP, seseorang hanya dapat ditangkap jika dia tidak ada dua kali berturut-turut dengan alasan yang tidak wajar dan tidak wajar. Ada bukti awal yang cukup untuk menghubungkan tersangka dengan korupsi.

Selain itu, dia juga bisa ditangkap karena dia ingin melarikan diri dan dikhawatirkan dia akan mengulangi tindakannya, akan mempersulit proses penyelidikan, dan diduga akan kehilangan bukti.

"Tersangka RS dan AHB ditangkap pada Minggu pagi (26/4) pukul 07:00 dan 08:30 di rumah tersangka di Palembang," kata Firli melalui pernyataan tertulis.

Melalui penangkapan ini, Firli berusaha menunjukkan kepada publik bahwa lembaga yang dipimpinnya terus bekerja tanpa menimbulkan kebisingan dan di tengah-tengah pandemi virus korona. Awalnya, kedua pria itu dikabarkan telah ditangkap karena tertangkap basah melalui operasi diam-diam. Namun, hingga saat ini belum ada informasi dari Dewas mengenai pemberian izin penyadapan.

"Kami terus menyelesaikan kasus korupsi meskipun kami menghadapi bahaya COVID-19," katanya lagi.

Sebelum secara resmi menduduki Ketua KPK, Firli bertugas selama beberapa bulan sebagai Kepala Polisi di Sumatera Selatan.

2. Nama Firli Bahuri disebutkan dalam persidangan mantan Bupati Muara Enim karena dia akan ditawari sejumlah uang

Penangkapan KPK Terhadap Pejabat Ex-Muara Enim Membawa Tanda Tanya

Nama Firli sebenarnya disebutkan dalam persidangan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Ahmad ditangkap oleh tim aksi KPK karena dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur di sana.

Kemudian, terungkap pada sidang yang digelar pada (7/1), Ahmad ingin memberikan uang kepada Firli yang pada 2019 saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sumatera Selatan. Sebagai pengantar, Ahmad ingin memberikan uang senilai US $ 35 ribu atau setara dengan Rp500 juta.

Elfin memberi dana Rp500 juta. Gagasan itu kemudian disetujui oleh Ahmad.

Uang yang akan diserahkan kepada Firli kemudian diminta oleh mantan Bupati Ahmad kepada seorang kontraktor bernama Robi. Elfin secara khusus meminta agar uang yang akan diserahkan ke Firli dalam bentuk dolar harus lebih ringkas.

Pada bulan September 2019, Elfin kemudian menghubungi asisten Firli untuk mengoordinasikan transfer uang. Pembantu Firli kemudian memberikan kontak keponakannya.

Dalam persidangan terungkap bahwa keponakan Firli akan memberikan informasi kepada jenderal yang telah menjadi Kepala Kepolisian Daerah NTB.

"Aku akan memberitahumu nanti, karena itu rentan, tetapi biasanya Kepala Polisi tidak mau," kata keponakan Firli.

Semua percakapan ini tampaknya termasuk disadap oleh penyidik ​​KPK. Namun, saat itu yang menjadi sasaran penyadapan adalah mantan Bupati Ahmad Yani.

3. Ketua KPK Firli Bahuri menyangkal menerima dana Rp500 juta

Penangkapan KPK Terhadap Pejabat Ex-Muara Enim Membawa Tanda Tanya

Sebelumnya, Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri, pernah membantah pernah menerima sejumlah uang dari partai tertentu di Muara Enim. Padahal, menurut klaimnya, perilaku yang ia praktikkan sejak awal bertugas di kepolisian.

"Saya belum menerima apa pun dari siapa pun. Saya juga mengatakan kepada keluarga saya untuk tidak menerima apa pun. Jadi, pasti ditolak (jika ada tawaran suap)," kata Firli melalui pernyataan tertulis pada (7/1) kemudian.

Keberadaan bahan sadap yang juga menyinggung nama Firli kemudian disengketakan oleh kuasa hukum mantan Bupati Muara Enim, Maqdir Ismail. Saat itu, Firli terpilih sebagai ketua baru KPK.

"Keponakan Firli seharusnya dikonfirmasi. Tindakan ini juga harus dilaporkan oleh KPK kepada pimpinan Kepolisian Nasional. Karena, ada kesepakatan antara KPK, polisi dan kantor kejaksaan, mereka seharusnya memberi tahu polisi, & # 39; Pak Kapolri, kepala polisi daerah Anda diduga menerima uang seperti ini & # 39 ;, paling tidak tidak ada yang akan melakukan hal seperti ini, "katanya di ruang sidang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top